YOGYAKARTA — Program swasembada pangan nasional menjadi agenda penting Kementerian Pertanian (Kementan). Untuk mendukung program ini, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melakukan koordinasi pengalihan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke Kementan, Minggu (28/12/2025).

Pengalihan ini dilakukan untuk menguatkan kelembagaan penyuluh pertanian sebagai garda terdepan swasembada pangan nasional.
Bertempat di Ruang Seminar Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta–Magelang (Polbangtan Yoma), giat ini diikuti oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta beserta 10 kepala dinas pertanian dan Koordinator BPP kabupaten/ kota Yogyakarta.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyebut penyuluh menjadi garda depan pertanian.

“Penyuluh harus menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan program-program serta kebijakan yang merakyat yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan petani.” ucap Mentan Amran.

Ia berharap penyuluh dapat berkoordinasi dan dapat melaporkan setiap kondisi, kendala dan informasi lainnya secara cepat sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa pengalihan penyuluh pertanian merupakan bagian dari upaya penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian nasional agar lebih terkoordinasi, profesional, dan berkelanjutan.

“Pengalihan penyuluh dilakukan secara bertahap melalui empat batch dengan total 38.235 penyuluh pertanian ASN, yang terdiri dari PNS dan PPPK.” papar Santi.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendayagunaan penyuluh dalam mendukung program strategis Kementerian Pertanian (Kementan).

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa dalam skema pendayagunaan, penyuluh pertanian berperan langsung dalam pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal teknis.

“Penyuluh juga menjadi ujung tombak dalam pengawalan penyaluran bantuan pemerintah dan pendampingan kelompok tani di wilayah kerja masing-masing, dengan dukungan kelembagaan di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.” jelasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, BPPSDMP telah menyiapkan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, termasuk penetapan calon ketua kelompok substansi dan tim kerja penyuluhan, serta penyediaan coworking space bagi penyuluh di lingkungan BRMP provinsi dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

“Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan penyuluh tetap memiliki ruang kerja yang representatif dan mendukung kinerja.” ucap Santi.

Ia menyebut pemerintah pusat telah melakukan berbagai strategi, antara lain sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait kewajiban menjaga fungsi dan keberlanjutan BPP sesuai Instruksi Presiden, serta percepatan penerbitan Surat Edaran Bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar pengelolaan kelembagaan, aset, dan operasional penyuluhan pertanian.

“Selain itu, telah disiapkan pula regulasi berupa Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur pembagian kewenangan penyuluhan pertanian antara pemerintah pusat dan daerah.” katanya.

Ia memaparkan perkembangan proses pemindahan gaji penyuluh pertanian ke pusat, yang hingga akhir Desember 2025 terus diakselerasi melalui koordinasi lintas instansi, termasuk KPPN dan perbankan, agar hak keuangan penyuluh dapat diterima tepat waktu.

“Di tengah proses tersebut, kinerja penyuluh pertanian tetap menunjukkan capaian positif, terutama dalam pelaporan luas tanam, luas panen, dan pendampingan program pangan strategis.”sebutnya.

Melalui kegiatan ini, Ia berharap para penyuluh pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh pemahaman yang utuh mengenai arah kebijakan penyuluhan pertanian nasional serta dapat terus meningkatkan peran dan kontribusinya sebagai garda terdepan pembangunan pertanian.

Hadir mendampingi Kepala BPPSDMP, Direktur Polbangtan Yoma, R. Hermawan berkomitmen untuk terus bersinergi dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian yang profesional dan berdaya saing.